Tulang Bawang,- Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang menggelar upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, dan Hari Otonomi Daerah Ke – 29, Serta Hari Kesiap Siagaan Bencana Nasional Tahun 2025 di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di halaman Pemda Tulang Bawang, (02/05) Jumat pagi.
Wakil Bupati Tuba Hankam Hasan saat membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengatakan peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekadar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba.
"Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa," katanya.
Menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Hankam Hasan juga menambahkan, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.
"Sesuai amanat konstitusi, tidak
boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan," ujar Hankam.
Ia menjelaskan, pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara.
Pada hakikatnya, kata Hankam, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa.
"Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual," katanya.
Disampaikan, dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial-politik yang secara vertikal mengangkat
harkat dan martabat bangsa.
Oleh karena itu, lanjut dia, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas.
Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumberdaya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur.
"Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana-prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan,".
Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru bukan hanya fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid.
"Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur," katanya.
Hankam Hasan dalam sambutannya, menekankan bahwa otonomi daerah telah berhasil memajukan ekonomi dan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat dari daerah.
Juga menyampaikan Otonomi daerah yang dimulai sejak era reformasi melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014) telah memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Masyarakat diajak untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan mendukung program-program pemerintah demi terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang UDANG MANIS (Unggul, Damai, Aman, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Natural, Inovatif, Sejahtera).
Di akhir sambutannya, secara tegas Wakil Bupati Hankam Hasan menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak kepada rakyat. Dia mengatakan di masa kepemimpinannya dengan Bupati Qudrotul Ikhwan tidak akan memberi ruang bagi budaya transaksional dalam birokrasi, khususnya praktik pungli dan jual beli jabatan. Menurutnya, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendapatkan kesempatan yang adil dan transparan.
“Kami tidak akan menoleransi budaya jual beli jabatan. Semua jabatan akan diumumkan secara terbuka dengan penelusuran rekam jejak dan integritas. ASN berhak bersaing secara terbuka dan adil".
•••
Dok. Petra (Diskominfo Tuba)